Rekonstruksi Sejarah Dengan Rehabilitasi Korban G30S

Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme telah memberikan dampak diskriminatif pada jutaan warga Indonesia yang terlibat maupun yang tidak terlibat di dalam Gerakan 30 September 1965. Ketetapan ini melarang mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, guru, pendeta, dan sebagainya, serta tidak boleh memperoleh KTP seumur hidup bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun.[1]

Kontroversi peristiwa G30S tak kunjung usai. Dari tahun ke tahun permasalahan ini malah seperti bangkai yang ditutup-tutupi. Banyak hal terjadi pasca-peristiwa G30S. Tragedi yang telah membunuh ratusan ribu orang (hingga jutaan) tersebut hingga kini belum menemukan titik terang yang jelas. Ironisnya, sudah hampir 48 tahun tragedi itu berlalu tetapi korban-korban dari tragedi tersebut masih belum menemukan keadilan yang mereka cari.

Dr. H. Soebandrio, Umar Wirahadikusuma, dan Amir Machmud adalah beberapa korban G30S yang hidup dalam stigma sebagai pengkhianat bangsa. Mereka sendiri tidak pernah tahu bahwa namanya pernah masuk sebagai anggota Dewan Revolusi. Sayangnya, hal ini tidak hanya mendera para korban, tetapi juga anak dari keturunan mereka. Mereka menjadi warga negara yang terdiskriminasi.

Seharusnya, presiden dapat memberikan rehabilitasi kepada mereka yang tidak pernah diadili tetapi telah diberi stigma buruk sebagai orang yang diduga terlibat dalam G30S, entah itu sebagai pimpinan, simpatisan, dan anggota PKI. Pasca-reformasi, peristiwa G30S memang pernah mendapat perhatian kembali. Pada masa Abdurahman Wahid, presiden berupaya memperjelas kebenaran dalam peristiwa tersebut. Ia juga meminta maaf kepada para korban peristiwa 1965 dan mengajak semua kalangan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) untuk melakukan rekonsiliasi. Saat itu DPR juga mengesahkan pemberlakuan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran berat di masa lalu.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai cara untuk melakukan rekonsiliasi setelah mengalami konflik. Cara tersebut dirasa mempunyai keunggulan moral tersendiri. Di dalam beberapa konflik, cara tersebut sangat mungkin untuk diwujudkan. Namun demikian, rekonsiliasi sosial saja belumlah cukup. Para korban menginginkan adanya rehabilitasi atas nama mereka dan diakhiri dengan memberi kompensasi. Bagi korban 1965 dan keluarganya, rehabilitasi nama baik itu merupakan hal yang paling utama.

Rehabilitasi hanya bisa diberikan oleh presiden (sesuai UUD 1945 pasal 14 ayat 1). Hal itu merupakan hak prerogatif presiden dan membutuhkan proses yang panjang. Belakangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat mewacanakan permohonan maaf negara terhadap korban peristiwa 1965. Sayangnya, hal itu belum terealisasikan hingga detik ini. Sebaiknya, masalah ini jangan diundur-undur dalam penyelesaiannya sebelum masalah ini menjadi hutang di pemerintahan mendatang dan akhirnya malah terlupakan. Para korban G30S berharap adanya rehabilitasi terhadap hak kewarganegaraan mereka yang terampas selama ini. Mereka juga berharap agar presiden mencabut peraturan perundangan yang diskriminatif terhadap korban dan keluarganya, serta mengungkapkan adanya kebenaran sejarah.

Begitu banyak manipulasi sejarah yang terjadi sehingga banyak orang merasa dirugikan. Adanya rehabilitasi korban peristiwa G60S sangat dinantikan untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan stigma terhadap para korban dan keluarganya. Sejarah memang harus direkonstruksi dengan segala kebenaran yang ada. Seorang peneliti harus berani memaparkan kebenaran dan jeli dalam melihat sejarah yang belum dibuka. Pada akhirnya, sejarah itu mulai diluruskan dari ranah pendidikan dasar sehingga tidak menimbulkan persepsi ganda atau persepsi yang salah sejak dini. Ingat bahwa, “Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga!”


[1] Asvi Warman Adam, Membongkar Manipulasi Sejarah:Kontroversi Pelaku dan Peristiwa, KOMPAS, Jakarta, Februari 2009, hlm. 162.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s