Siapa Peduli dengan Mahalnya Sekolah?

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. UUD pasal 34 ayat 2 ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah / pemerintah daerah menjamin akan terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa adanya pungutan biaya.

Pendidikan merupakan satu kebutuhan dasar dan pokok yang tidak dapat diabaikan dalam hidup. Anak-anak di desa juga membutuhkan pendidikan terutama pendidikan formal. Mereka berhak dan wajib untuk memperoleh pendidikan tersebut. Namun, fakta menunjukkan bahwa saat ini pendidikan kerap dikalahkan dengan tingginya biaya sekolah. Anak-anak di desa tidak dapat mengenyam pendidikan karena biaya sekolah yang semakin mahal dan tak berpihak pada kaum miskin. Hal inilah yang membuat mereka lebih memilih bekerja daripada sekolah.

Putus sekolah karena biaya mahal

Saat ini jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Memang bukan suatu hal yang mudah menekan jumlah angka kemiskinan orang yang belum mendapatkan pendidikan gratis. Sejauh ini mutu pendidikan negara kita pun juga masih tergolong rendah. Indonesia mengalami penurunan peringkat menjadi posisi ke-69 dari 127 negara dalam Indeks Pembangunan Pendidikan untuk tahun 2011. Hal ini salah satunya disebabkan karena tingginya angka putus sekolah di jenjang SD. Sebanyak 527.850 peserta didik atau 1,7 persen dari 31,05 juta peserta didik SD putus sekolah setiap tahunnya. Lulusan SD yang tak dapat ke SMP tercatat sebanyak 720.000 peserta didik (18,4 persen) dari lulusan SD tiap tahunnya.[1]

Betapa ironisnya jika kita melihat fakta yang terjadi pada pendidikan di Indonesia saat ini. Begitu banyak sekolah dibangun, namun angka kemiskinan orang yang belum mendapatkan pendidikan gratis tetap tinggi. Terlebih sekarang ini banyak sekolah berlomba-lomba untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sementara di sisi lain masih banyak anak-anak Indonesia yang tetap tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai biaya.

Kekecewaan terhadap biaya sekolah yang mahal, membuat pemerintah menggagas sekolah gratis khusus anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Sehingga dari sinilah betapa sekolah gratis mempunyai peran yang amat penting bagi mereka yang tidak mempunyai biaya untuk tetap dapat memperoleh pendidikan. Di samping itu, pemerintah juga sudah berkali-kali mengatakan akan tersedianya dana BOS. Namun apakah sudah dapat berjalan dengan baik? Kenyataannya di lapangan ternyata dana BOS pun terkadang masih mengalami ketersendatan dalam proses pencairan dananya.

Realita yang ada saat ini mengungkapkan bahwa banyak dari peserta didik yang mengalami putus sekolah di jenjang SD tersebut terutama faktor ekonomi. Biaya sekolah yang relatif mahal diyakini menjadi penyebab utama tidak berdayanya para siswa miskin melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab mahalnya biaya sekolah, yaitu biaya gedung (termasuk di dalamnya biaya pembangunan / renovasi gedung) yang menghabiskan ratusan juta rupiah dan akhirnya dibebankan pada orang tua, pembelian perlengkapan instrumen kegiatan belajar mengajar (KBM), seragam sekolah, buku pelajaran, daftar ulang, dan program sekolah seperti studi banding, perkemahan, dan study tour. Hal-hal tersebut merupakan beberapa indikator pemicu biaya sekolah menjadi mahal dan membuat anak miskin sudah berguguran sebelum menikmati pendidikan dasar. Namun saya ingin menekankan bahwa pembiayaan pendidikan yang mahal, murah, ataupun gratis bukanlah sebuah masalah. Yang terpenting adalah hak-hak dasar warga negara dalam mengenyam pendidikan dasar itu tetap dapat terpenuhi.

Orang miskin harus sekolah

Banyak orang beranggapan bahwa tingginya angka anak putus sekolah dikarenakan pemerintah yang tidak peka terhadap masyarakat kelas bawah. Pemikiran inilah yang seolah-olah menjadikan pemerintah sebagai tersangka utama dari tingginya angka anak putus sekolah tersebut. Namun apakah demikian? Kita harus mengerti bahwa pemerintah tidak akan sanggup mengatasi masalah pendidikan yang kronis dan tidak adil jiika masyarakat membiarkan pemerintah berjuang sendiri. Konsep pendidikan untuk semua (education for all) yang tertera dalam UUD pasal 34 ayat 2 menekankan, pendidikan adalah tanggung jawab semua: pemerintah, sekolah, orang tua, dan peserta didik. Sehingga harus ada korelasi yang baik antara keempat hal itu. Dari sinilah kita diajak untuk tidak dapat menyalahkan pihak siapa pun.

Kita tahu bahwa pemerintah sudah banyak mencanangkan program yang diarahkan untuk menghilangkan angka anak putus sekolah. Pemerintah telah mengeluarkan program dana BOS, program Wajib Belajar, dan program pembuatan Unit Sekolah Baru (USB) yang diharapakan dapat mengatasi permasalahan yang tak kunjung henti tersebut. Sebenarnya apabila pemerintah sudah dapat melaksanakan semua programnya tersebut dengan baik dan semestinya, maka tidak akan ada lagi orang yang ‘merengek’ untuk mendapatkan pendidikan. Jika masih dijumpai orang tua yang mengatakan bahwa sekolah itu mahal karena masalah transportasi, uang saku, dan lain-lainnya yang sifatnya adalah pribadi itu sudah tanggung jawab orang tua sebagai orang tua. Hal yang tidak dibenarkan adalah ketika orang tua masih dibebankan secara penuh oleh pihak sekolah untuk pembelian seragam, pembelian buku, pembayaran uang gedung, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan sarana / pasarana milik sekolah karena itu adalah urusan sekolah.

Sekolah tidak menafikkan orang tua dalam pengelolaan sekolah dengan membeli hal-hal yang tidak sejalan dengan pendidikan. Pihak sekolah telah membentuk sebuah komite sekolah di mana orang tua yang tergolong ekonomi mampu diharapkan bisa membantu. Untuk sekolah yang masih 100 persen mengandalkan pembiayaan dari orang tua murid supaya tidak dilanjutkan. Di beberapa sekolah, pembiayaan gedung semacam ini biasanya juga dibantu oleh pemerintah daerah, dana BOS, atau dari hasil usaha sekolah itu sendiri. Dalam pembelian buku pelajaran pun saat ini sudah dapat diringankan karena telah hadir buku BSE (Buku Sekolah Elektronik) yang dapat didownload secara gratis di internet.

Kita juga harus dapat mengubah paradigma akan pemikiran “Biaya sekolah sekarang mahal. Oleh karena itu lebih baik bekerja daripada sekolah”. Tidak sedikit orang tua yang berada di daerah terpencil mempunyai pemikiran bahwa kegiatan bersekolah hanya akan menghabiskan uang saja. Jika masih ada orang tua yang mempunyai perspektif demikian supaya dihapuskan. Paradigma tersebut menghalangi dan tidak baik bagi perkembangan studi anak yang ingin mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, orang tua diharapkan supaya tidak hanya menilai relevansi pendidikan untuk jangka pendek saja yang berpikir bahwa sekolah hanya menghabiskan uang. Melainkan orang tua harus dapat melihat untuk jangka panjang ke depan bahwa begitu banyak hasil yang bisa didapatkan jika anak bersekolah.

Awal tahun memang banyak pengeluaran dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi terlebih sekolah yang berstatus SSN dan SBI. Pendidikan bermutu membutuhkan biaya mahal, sementara pemerintah tidak mampu memberikan subsidi yang cukup untuk sekolah-sekolah demikian. Sekolah negeri untuk kalangan miskin akhirnya juga mahal dan diisi oleh orang-orang mampu. Sekolah menengah negeri yang dicita-citakan oleh negara untuk memberikan kesempatan pendidikan yang murah bagi kebanyakan anak negeri akhirnya yang menikmati adalah kalangan atas.

Selamanya proses pendidikan dan pembelajaran memang menjadi hak dan kewajiban dari semua orang, tidak hanya orang-orang kaya dengan kemampuan finansialnya yang berlebih. Orang-orang miskin juga berhak dan berkewajiban untuk mengikuti proses pendidikan agar ada peningkatan kualitas intelektual dan ketrampilan. Justru orang-orang miskin inilah yang perlu mendapatkan perhatian karena mayoritas bangsa ini adalah orang miskin. Jika mereka mendapatkan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran, maka kualitas bangsa ini akan meningkat. Hadirnya sekolah gratis inilah yang menjadi satu harapan akhir bagi kaum miskin untuk dapat memperoleh hak pendidikannya kembali.

Pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa, ‘Orang miskin harus sekolah’. Kalimat itu adalah salah satu konsep terbaik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa ini. Kita harus mengutamakan pelayanan untuk orang miskin karena kesempatan mereka sangat terbatas. Sekarang orang yang belum mendapatkan pendidikan gratis adalah tangung jawab kita bersama dan bukan semata-mata hanya sekedar tanggung jawab pemerintah.

Nikolaus Harbowo (SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

[1] Kompas, 4 Maret 2011, 17.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s